Prosedur Pengusulan Gelar Perintis Kemerdekaan


PROSEDUR PENGUSULAN
CALON PERINTIS KEMERDEKAAN

I. PENGERTIAN

A. Perintis Kemerdekaan
Adalah mereka yang telah berjuang mengantarkan bangsa Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan, diakui dan disahkan sebagai Perintis Kemerdekaan dengan Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia.
B. Janda/Duda Perintis Kemerdekaan Adalah istri atau suami yang ditinggal meninggal dunia oleh Perintis Kemerdekaan dan telah disahkan sebagai Janda/ Duda Perintis Kemerdekaan melalui Surat Keputusan Menteri Sosial RI.

II. KRITERIA

1. Umum :
A. Mereka menjadi pemimpin pergerakan yang membangkitkan kesadaran kebangsaan/kemerdekaan dan atau
B. Mereka yang pernah mendapat hukuman dari Pemerintah Kolonial karena giat dan aktif dalam Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan dan/atau
C. Anggota-anggota Angkatan Bersenjata dalam ikatan kesatuan secara teratur yang gugur dan yang mendapat hukuman sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan karena berjuang melawan Pemerintah Kolonial dan/atau
D. Mereka yang terus menerus aktif menentang Pemerintah Kolonial sampai saat Proklamasi.

2. Khusus :
Untuk para perintis dari Irian Jaya disamping harus memenuhi salah satu kriteria umum, juga harus memenuhi kriteria
khusus yaitu :

A. Unsur pimpinan Organisasi Pergerakan Kebangsaan/ Kemerdekaan Indonesia di Irian Jaya yang secara de fakto masih dikuasai penjajah sebelum dicanang-kannya peristiwa Trikora tanggal 19 Desember 1961.
B. Aktivis/anggota Organisasi Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan Indonesia di Irian Jaya yang secara de fakto masih dikuasai penjajah sebelum dicanangkan peristiwa Trikora tanggal 19 Desember 1961.

III. PERSYARATAN ADMINISTRASI

A. PERINTIS KEMERDEKAAN
Permohonan diajukan kepada Menteri Sosial RI di atas kertas bermaterai cukup dengan Lampiran:

1. Mengisi formulir pengajuan sebagai calon Perintis Kemerdekaan yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.
2. Riwayat perjuangan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi teman seperjuangan yang telah ditetapkan sebagai Perintis
Kemerdekaan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial dan diketahui oleh Ketua Cabang Persatuan Perintis
Kemerdekaan Indonesia/ Pemerintah Daerah setempat.
3. Surat Pernyataan Kesaksian dibuat di atas kertas bermaterai cukup.
4. Apabila di daerah tidak ditemukan saksi yang sudah menjadi Perintis Kemerdekaan, maka kesaksian diambil sumpahnya
oleh instansi yang berwenang tentang kebenaran perjuangan calon Perintis Kemerdekaan.
5. Foto copy surat/akte/keterangan nikah yang dilegalisir oleh KUA/Pengadilan Agama setempat (Kelurahan/Kecamatan).
6. Foto copy kartu keluarga yang dilegalisir oleh Pemda setempat(Kelurahan/Kecamatan).
7. Surat Keterangan Kelakuan Baik/Bebas G30S/PKI dari Kepolisian setempat.
8. Pas foto berwarna atau hitam putih ukuran 4 x 6 sebanyak 10 (sepuluh) buah tanpa tutup kepala dan kacamata.
9. Surat rekomendasi dari Bupati/Walikota dan Gubernur setempat.
10. Surat pengantar dari instansi berwenang/ Pemda setempat.
11. Surat keterangan/tanda bukti yang telah purna bakti pensiun bagi PNS/TNI/POLRI dan kartu identitas pensiun
(KARIP) yang telah dilegalisir oleh PT. TASPEN setempat.

B. JANDA/DUDA LIMPAHAN PERINTIS KEMERDEKAAN

1. Surat permohonan sebagai Janda/Duda Limpahan Perintis Kemerdekaan yang diajukan secara tertulis kepada Menteri
Sosial RI di atas kertas bermaterai cukup.
2. Surat kematian meninggalnya Perintis Kemerdekaan dari Pemda setempat.
3. Surat Keputusan Menteri tentang pengakuan Perintis Kemerdekaan atas nama yang bersangkutan (asli).
4. Foto copy/akte/keterangan nikah yang dilegalisir oleh KUA/Pengadilan Agama setempat (Lurah dan Camat).
5. Surat Pembayaran terakhir dari PT. TASPEN.
6. Surat Kelakuan Baik dari Kepolisian setempat.
7. Surat Keterangan satu-satunya janda dan tidak kawin lagi dari Pemda setempat (Lurah dan Camat).
8. Bagi duda, surat keterangan satu-satunya duda dan tidak kawin lagi dari Pemda setempat (Lurah dan Camat).
9. Pas foto berwarna atau hiam putih ukuran 4 x 6 sebanyak 7 buah tanpa tutup kepala dan kacamata.
10. Surat Pengantar dari Instansi Sosial Pemerintah Provinsi setempat.
11. Apabila Janda/Duda Limpahan Perintis Kemerdekaan telah menikah lagi maka hak tunjangan Janda/Duda Perintis Kemerdekaan dinyatakan gugur.

IV. TATA CARA PENGUSULAN

A. CALON PERINTIS KEMERDEKAAN

1. Pemohon mengajukan permohonan sebagai Perintis Kemerdekaan yang ditujukan kepada Menteri Sosial melalui Pemerintah Kabupaten/Kota setempat.
2. Instansi Sosial/Pemerintah Kabupaten/Kota mengadakan penelitian berkas usulan yang ditujukan pemohon, apabila berkas usulan tidak/belum memenuhi persyaratan, maka berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi dan
apabila telah memenuhi persyaratan maka berkas permohonan diteruskan kepada Instansi Sosial/Pemerintah Provinsi setelah memperoleh rekomendasi dari Bupati/ Walikota.
3. Instansi Sosial/Pemerintah Provinsi mengadakan penelitian berkas usulan yang diusulkan oleh Instansi Sosial/ Pemerintah Kabupaten/Kota, apabila usulan tersebut tidak/ belum memenuhi kriteria dan persyaratan maka harus dikembalikan untuk dilengkapi dan apabila telah memenuhi persyaratan dan kriteria maka usulan diteruskan kepada Menteri Sosial c.q. Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan ,Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial.
4. Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan,  Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial mengadakan verifikasi berkas usulan calon Perintis Kemerdekaan. Apabila berkas usulan tidak/belum lengkap maka kepada pemohon dengan tembusan Instansi Sosial/Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk melengkapi persyaratan dan apabila telah lengkap, maka berkas tersebut diteruskan ke Sidang Badan Pertimbangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan (BP3K2).
5. Dalam persidangan Badan Pertimbangan Perintis Kebangsaan Kemerdekaan (BP3K2) dapat dihadirkan para saksi atau tokoh Perintis Kemerdekaan yang mengetahui riwayat perjuangannya untuk memperkuat data sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan.
6. Untuk menetapkan kebenaran data-data Calon Perintis Kemerdekaan, Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial dan anggota Badan Pertimbangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan (BP3K2)
Indonesia dapat melakukan pengecekan ke lapangan.
7. Keputusan hasil sidang Badan Pertimbangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan (BP3K2) Indonesia tersebut dilaporkan oleh Ketua BP3K2 kepada Menteri Sosial. Bagi yang memenuhi syarat dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Sosial tentang Pengakuan sebagai Perintis Kemerdekaan. Bagi yang tidak memenuhi syarat diterbitkan surat pemberitahuan penolakan oleh Eselon II atas nama Eselon I kepada pemohon dengan tembusan kepada instansi terkait.
8. Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial mengirimkan Surat Keputusan Penolakan kepada Gubernur dengan tembusan kepada instansi terkait dan yang bersangkutan.
9. Calon Perintis Kemerdekaan yang ditolak diberikan kesempatan 1 (satu) kali naik banding dengan melampirkan:
• Surat Pengantar dari Instansi Sosial
• Melengkapi/memperbaiki riwayat perjuangan dan disaksikan 2 orang teman seperjuangan yang telah ditetapkan sebagai Perintis Kemerdekaan
• Rekomendasi Gubernur setempat
• Melampirkan foto copy surat penolakan

B. JANDA DAN DUDA PERINTIS KEMERDEKAAN


1. Pemohon mengajukan permohonan sebagai janda/duda Perintis Kemerdekaan yang ditujukan kepada Menteri Sosial.
2. Instansi Sosial/Pemerintah Kabupaten/Kota mengadakan penelitian berkas-berkas permohonan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
3. Jika persyaratan telah lengkap Instansi Sosial/Pemerintah Kabupaten/Kota meneruskan usulan tersebut kepada Instansi Sosial Provinsi.
4. Jika persyaratan telah lengkap Instansi Sosial Provinsi meneruskan usulan dimaksud kepada Kementerian Sosial c.q. Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial disertai surat pengantar.
5. Jika berkas telah lengkap dan telah memenuhi ketentuan yang ada, Surat Keputusan Janda/Duda limpahan Perintis Kemerdekaan dapat diterbitkan.
6. Surat Keputusan Janda/Duda limpahan Perintis Kemerdekaan cukup ditandatangani Pejabat Eselon I yang terkait atas nama Menteri Sosial.